Kasongan - Sosialisasi Uji Kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah (UKA, UKKS, UKPS) Dan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kalimantan Tengah Tahun 2016 yang di gelar di Aula Bapedda Kabupaten Katingan 06 April 2016 berjalan cukup alot.
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD8qPx-CQne4DnkkghFqKJJm2V7u05wNJA5_l8DDIzfRKVLEKoJzFJds4pS34P2RSEn4pGabR9U5vXdo8pJCloZxO2m5ZQbzCZVn5X28XXH-O7PiHB7DCaVyncgswMt_MPMc9JxjpuYt-5/s320/DSCF4446a.JPG) |
Kadisdik Kabupaten Katingan Hartoni, S.Pd, M.Pd Saat Menyampaikan Sambutan Sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi |
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Hartoni, S.Pd, M.Pd menghadirkan nara sumber Ardian M. Fajar dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Kalimantan Tengah didampingi Petrus Tambunan, S.Pd dari Disdik Kabupaten Katingan.
Berikut beberapa poin materi yang disampaikan oleh Ardian mengenai proses dan alur sertifikasi baik melalui jalur PLPG ataupun PPG.
1. Sertifikasi Guru (Sergur) tahun 2016 dilaksanakan dengan pola Portofolio (PF) dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk guru yang diangkat sebelum 30 Desember 2005, sedangkan pola Sertifikasi Guru Pendidikan Profesi Guru (SG-PPG) diperuntukkan bagi guru yang diangkat sejak 31 Desember 2005 s.d. 31 Desember 2015.
2. Peserta sergur dengan pola PF dan PLPG harus memenuhi persyaratan sbb:
a. Guru di bawah binaan Kemdikbud yang belum memiliki sertifikat pendidik;
b. Memiliki NUPTK;
c. Memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi, minimal memiliki izin penyelenggaraan;
d. Memiliki status sebagai GURU TETAP yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai Guru PNS/ Guru Tetap (GT). Bagi GT yang bukan PNS pada sekolah swasta, SK Pengangkatan dari yayasan minimal 2 tahun berturut-turut, sedangkan GT bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK Pengangkatan dari pejabat yang berwenang (Bupati/ Walikota/ Gubernur) minimal 2 tahun berturut-turut;
e. Masih aktif mengajar yang dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah (selama 2 tahun terakhir);
f. Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dengan kondisi
sbb:
1) Guru PNS yang sudah dimutasi sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bersama (Lima Menteri);
2) Guru PNS yang memerlukan penyesuaian sebagai akibat perubahan kurikulum.
g. Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun;
h. Telah mengikuti UKG Tahun 2015;
i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
j. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan sebelum berlakunya PP No. 74 Th. 2008 tentang Guru.
3. Peserta sergur dengan pola SG-PPG harus memenuhi persyaratan sbb:
a. Guru di bawah binaan Kemdikbud yang belum memiliki sertifikat pendidik;
b. Memiliki NUPTK;
c. Memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV dari perguruan tinggi dengan program studi yang terakreditasi, minimal memiliki izin penyelenggaraan;
d. Memiliki status sebagai GURU TETAP yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai Guru PNS/ Guru Tetap (GT)/ Guru Tetap Yayasan (GTY);
e. Masih aktif mengajar yang dibuktikan dengan SK Pembagian Tugas Mengajar dari kepala sekolah (selama 2 tahun terakhir);
f. Memenuhi skor minimal UKG Tahun 2015 yang ditetapkan oleh Konsursium Sertifikasi Guru (KSG);
g. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
4. Semua guru yang telah memenuhi persyaratan di atas mempunyai hak yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sergur tahun 2016;
5. Guru yang didiskualifikasi pada sergur tahun 2007—2015 karena pemalsuan dokumen akan kehilangan haknya sebagai peserta PLPG 2016 sesuai Pasal 63 ayat (5) PP No. 74 Th. 2008;
6. Guru berkualifikasi akademik S1/D-IV yang tidak lulus sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun sebelumnya dapat langsung menjadi calon peserta PLPG 2016 sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan peserta PLPG;
7. Penetapan peserta dilakukan secara berkeadilan dan transparan melalui online system dengan menggunakan Aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG). Daftar calon peserta diumumkan oleh Ditjen Guru dan Tanaga Kependidikan (GTK) melalui laman gtk.kemdikbud.go.id;
8. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menghapus nama calon peserta yang sudah tercantum dalam Daftar Nama Calon Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016 atas persetujuan LPMP dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
a. meninggal dunia;
b. sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas sebagai guru;
c. melakukan pelanggaran disiplin;
d. mutasi ke jabatan selain guru;
e. mutasi ke kabupaten/kota lain;
f. mengajar sebagai guru tetap di kementerian lain;
g. pensiun;
h. sudah memiliki sertifikat pendidik, kecuali dengan kondisi sebagaimana dijelaskan dalam butir f (1 dan 2);
i. Dokumen fisik tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan.
9. Calon peserta sergur 2016 tidak dialihtugaskan pada jabatan lain, baik fungsional maupun struktural;
10. Calon peserta sergur 2016 yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditentukan dengan urutan prioritas sbb:
a. Skor UKG tahun 2015;
b. Guru yang mengikuti re-sertifikasi karena perubahan kuri-
kulum (untuk pola PF dan PLPG);
c. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik (untuk pola PF dan PLPG);
d. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, dan terluar yang memenuhi persyaratan;
e. Usia guru dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam Akta kelahiran atau buktilain yang sah;
f. Masa kerja guru dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru, baik PNS maupun bukan PNS;
g. Pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sergur 2016 (khusus untuk guru PNS dan guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing);
11. Data peserta sergur sesuai dengan urutan prioritas di atas (butir 10) akan ditampilkan pada AP2SG sebagai dasar penetapan peserta sergur 2016;
12. Penetapan bidang studi sergur 2016 berdasarkan mata pelajaran yang diikuti dalam UKG 2015, sedangkan bagi guru yang mata pelajaran UKG-nya belum sesuai dengan bidang studi sertifikasi yang akan diambil wajib mengikuti UKG pada tahun berikutnya untuk menyesuaikan dengan bidang studi sertifikasi yang akan diikuti karena bidang studi sertifikasi ini akan terus melekat pada setiap guru selama menjalankan profesi guru;
13. Bagi peserta sergur 2016 dengan pola PF dan PLPG yang ijazahnya (S1/D-IV) tidak linear dengan bidang studi sertifikasi dapat menetapkan bidang studi sertifikasinya sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dan wajib memiliki masa kerja minimal 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut mengajar mata pelajaran tersebut;
14. Penetapan peserta sergur 2016 dengan pola SG-PPG harus linear antara kualifikasi pendidikan (S1/D-IV) yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu/guru kelas, sedangkan untuk guru SMP/MTs/SMPLB dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK yang berkualifikasi S1/D-IV non-kependidikan harus linear dengan mata pelajaran yang diampu;
15. Setiap calon peserta sergur 2016 diminta untuk membuat Fakta Integritas yang menyatakan bahwa:
a. bukti fisik di dalam berkas/dokumen yang dilampirkan adalah benar dan sah adanya, termasuk kesediaan menerima sanksi jika terbukti tidak benar;
b. khusus bagi calon peserta sergur dengan pola SG-PPG, bersedia mengikuti dan membiayai sendiri seluruh proses sergur 2016.
16. Peserta sergur 2016 dengan pola PF dan PLPG, proses sertifikasinya akan dibiayai dengan dana dari pemerintah;
17. Peserta sergur 2016 dengan pola SG-PPG yang memperoleh nilai UKG tertinggi atau berdasarkan standar tertentu yang ditetapkan oleh KSG, proses sertifikasinya juga akan dibiayai dengan dana dari pemerintah (sebagai bentuk penghargaan pemerintah atas prestasi guru yang bersangkutan, khususnya dalam UKG);
18. Berkas/dokumen sergur 2016 yang harus dikumpulkan ke Disdik Kab/Kota masing-masing adalah sbb:
a. Fotokopi ijazah yang telah disahkan LPTK yang mengeluarkannya;
b. Fotokopi SK Pembagian Tugas Mengajar (2 tahun terakhir) yang telah disahkan Kepala Sekolah;
c. Fotokopi SK Pangkat (bagi guru PNS) dan SK Pengangkatan sebagai GT/GTY (bagi guru bukan PNS), dari SK pertama hingga SK terakhir;
d. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 cm terbaru sebanyak 4 (empat) lembar (enam bulan terakhir dan bukan polaroid);
e. Fakta Integritas yang telah ditandatangani guru bersangkutan (contoh formatnya ada pada Disdik Kab/Kota msg2);
f. Khusus bagi peserta sertifikasi guru yang KEDUA melampirkan:
(1) Fotokopi SK Mutasi yang telah disahkan atasan langsung;
(2) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kadisdik setempat bagi guru besertifikat TIK, KKPI, Keterampilan, IPA SMK, IPS SMK, dan Kewirausahaan yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain sesuai ijazah S1/D-IV yang dimiliki;
(3) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disetujui oleh Kadisdik setempat bagi guru bukan PNS yang diberi tugas mengampu mata pelajaran lain oleh yayasan;
(4) Fotokopi Sertifikat Pendidik yang sudah dimiliki (jika ada) yang telah disahkan oleh atasan
langsung;
g. Format A1 yang telah diisi dan ditandatangani oleh Kadisdik Kab/Kota setempat;
h. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.